POJOKSORONG.COM – Tambrauw-Guna meningkatkan pelayanan lebih cepat dan terjangkau. Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah (PKPD) menyelenggarakan training dan edukasi aplikasi smart kampung sistem informasi pelayanan dan administrasi kampung berbasis desktop dan android kepada para kepala kampung se-Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.
Pelatihan itu sudah berlangsung sejak Senin (4/12) di Vega Hotel, Kota Sorong. Direncanakan pelatihan tersebut akan berlangsung hingga Kamis (7/12). Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri RI La Mimi menjelaskan smart kampung adalah bagaimana menjadikan desa atau kampung yang ada di Provinsi Papua Barat Daya menjadi pintar.
“Pintar dalam arti, pintar memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu sumber daya aplikasi. Kedepan seluruh unsur pelayanan administrasi kepada masyarakat yang ada di kampung dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui aplikasi smart kampung,” kata La Mimi kepada awak medi.
La Mimi menyebut pengoperasian aplikasi smart kampung dipandu oleh para tenaga ahli IT yang sangat mumpuni dan berkompeten di lingkungan PKPD. Mereka (kepala kampung) akan didampingi oleh PKPD dan operator selama dua tahun.
“Selama pendampingan dua tahun nanti para kepala kampung dan operator bebas bertanya apapun kepada tim ahli IT dari PKPD. Dan, setelah diajarkan maka aplikasi tersebut akan langsung menjadi milik kampung. Tapi, yang utama adalah bagaimana menginput data penduduk atau masyarakat yang ada di kampung,” ujarnya
Dikatakan La Mimi dengan aplikasi tersebut semua data yang sudah terinput pada aplikasi itu akan muncul ketika dicari. Hal ini tentu menjadi solusi bagi pemerintah kampung.
Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tambrauw Emilianus Baru menjelaskan Kabupaten Tambrauw memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah distrik sebanyak 29 distrik dan 216 kampung. Dan, kegiatan tersebut diikuti oleh 100 kepala kampung dan operator yang ada di Kampung.
“Di Kabupaten Tambrauw khususnya terkait masalah pelayanan kepada masyarakat memang sangat kurang sekali. Dari 216 kampung, belum semua wilayah mendapat akses jaringan telekomunikasi. Selain itu, dikarenakan letak geografis yang sangat jauh dan sulit dijangkau, membuat pelayanan kepada masyarakat misalnya surat menyurat membutuhkan waktu yang lama dan biaya transportasi yang mahal,” ungkapnya.
Kendati demikian, pemerintah telah menghadirkan aplikasi smart kampung ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik itu tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat kampung.
“Khususnya menyangkut administrasi kampung. Aplikasi ini juga sangat membantu kami dalam hal surat-menyurat,” ungkapnya.
Kapolres Tambrauw AKBP Bendot Dwi Prasetyo memastikan akan terus mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan dana kampung agar tidak terjadi penyelewengan.(je)
