POJOKSORONG.COM – SORONG-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua tahun 2023 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston, Senin (23/10).
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan LKPP menyelenggarakan Rakor LPPBJ guna menjaga penjaminan mutu, penyampaian informasi mengenai kebijakan terkait pelatihan dan sertifikasi, serta pembinaan terhadap SDM Pengelola pengadaan barang/jasa.
“Kalau penyelenggaranya hari ini ada namanya uji kompetensi, sertifikasi keahlian. Kenapa perlu dibuat seperti itu supaya kemudian organisasinya itu menjadi organisasi yang profesional dan punya kompetensi. Nah, kita memantaunya lewat ujian-ujian sertifikasi dan itu gratis,” katanya.
“Kami datang ke sini kurang lebih, kita ingin berdiskusi dan melakukan sosialisasi terkait dengan standar-standar pengadaan barang/jasa yang hari ini sudah demikian intensif kita sampaikan ke daerah-daerah lain,” sambungnya.
Ia berharap Papua induk, Papua Barat Daya, Gubernur bisa sering mengontrol anak buahnya, stafnya yang di bawah untuk bisa memberlakukan proses pengadaan barang/jasa.
“Sesuai dengan arahan pak presiden, dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, UMKK, transparan, efisien dan juga mempercepat penyerapan anggaran Pemerintah,” katanya.
“Sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa. Kalau kita lihat beberapa raport temen-temen (di tanah Papua) yang masih belum standar, saya rasa perlu disentuh perlu dikomunikasikan,” sambungnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan pihaknya harus bersyukur karena ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh 6 provinsi dan semua kabupaten/kota yang ada di 6 provinsi se-tanah Papua “Dalam rangka bagaimana memantapkan komitmen kita untuk dalam aspek pelaksanaan PBJ itu bisa dilakukan secara positif. Terutama kita dengan ada afirmasi untuk OAP. Jadi kami berterima kasih kepada LKPP,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan motivasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi baru.
“Kami juga belajar dari teman-teman yang sudah duluan untuk memperbaiki proses-proses PBJ. Supaya kedepan urusan PBJ di Papua Barat Daya bisa sama seperti senior-senior seperti Papua dan Papua Barat,” katanya.
