SORONG– Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dihadiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah preventif dan konsolidasi. Menurutnya, Rakorwasda memiliki dua tujuan utama yang krusial bagi daerah.
“Ini kan provinsi punya kegiatan. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah. Kita rakor ini kan tujuannya dua saja,” kata Gubernur Elisa Kambu ketika ditemui usai kegiatan yang digelar di Hotel Panorama Sorong, Selasa (28/10).
Menurutnya, Rakorwasda yang digelar Inspektorat Papua Barat Daya selama 2 hari yaitu tanggal 28 hingga 29 Oktober ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan pandangan antar APIP provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Narasumber eksternal dihadirkan untuk memberikan pencerahan mengenai praktik pengawasan terbaik ke depan.
Dalam diskusi dihadiri pemateri dari Ijen Kemendagri Harun Yuni Aprin, Perwakilan PBD Purnomo Budi Utomo, Perwakilan BPKP PBD, Edi Sunardi, Kejaksaan Tinggi PBD Agustiawan Umar, Perwakilan Polda PBD Kombes Pol. Iwan P. Manurung.
Gubernur mengatakan bahwa Melalui rapat ini, para peserta dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sebelumnya dan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama mengenai cakupan pengawasan di masa mendatang.
Gubernur juga menekankan bahwa pentingnya kolaborasi dan dukungan sumber daya dari kabupaten/kota di Papua Barat Daya atau BPKP.
“Kalau di daerah tertentu kekurangan tenaga pengawasan, mereka bisa meminta bantu dari provinsi atau dari kabupaten/kota. Kalau masih di internal ya kita biasa di provinsi kalau kita tidak cukup, kita minta BPKP juga bisa menemani,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa fokus utama Rakorwasda adalah pengawasan internal pemerintah. Kehadiran pihak eksternal seperti kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari tindakan preventif yang dilakukan di level internal.
“Ini tindakan preventif yang kita kerjakan di internal ini. Kalau sudah eksternal itu sudah ya sudah orang luar yang masuk begitu,” tegas Gubernur.
Gubernur berharap pengawasan internal dapat bekerja lebih efektif untuk menekan potensi penyimpangan.
“Kalau pengawasan ini dia bisa lebih efektif, saya rasa akan mengurangi berbagai image masyarakat selama ini, yang mereka bilang kebocoran sana sini, itu bisa dieliminir, atau bisa berkurang begitu. Tapi kalau pengawasan kita tidak maksimal ya, itu uang itu terbuka,” tambahnya.
Gubernur Elisa Kambu mengimbau kepada seluruh peserta Rakorwasda untuk memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal.
“Jadi saya berharap peserta yang hadir manfaatkan kesempatan ini baik untuk bisa mendapatkan informasi, tapi harus ada langkah-langkah konkret setelah mereka kembali. Rencana aksi itu yang penting. Kalau hanya dengan rencana aksi baru kita bisa ukur,” pungkasnya.(pjs)
